Oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
KONGSINEWS.COM – Kabar mengejutkan muncul dari PN JakPus dimana ketua majelis hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.
Putusan membacakan keputusan menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024 menjadi 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak keputusan tersebut dibacakan Kamis 2 Maret 2023
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun perkara tersebut terkait gugatan partai Prima terhadap KPU karena partainya tidak lolos. Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Dimana sebelum nya Partai Prima sudah mengadu ke Bawaslu namun ditolak karena tidak kuat bukti atas pelanggaran KPU terhadap partai prima.
Ada yang mengatakan bahwa PN Jakpus & Hakimnya Tidak mengerti aturan dan kewenangan kehakiman adalah tidaklah tepat. mengadili & memvonis sesuatu yg bukan wewenangnya?
Bukankah seharusnya di putusan sela Hakim sdh vonis bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara tahapan Pemilu?
Baca Juga:
Binggrae Berpartisipasi di Ajang THAIFEX 2026, Pameran Industri Makanan dan Minuman Terbesar di Asia
Tokoh Budaya Tiongkok dan Internasional Menjelajahi Warisan dan Inovasi di Provinsi Hubei, Tiongkok
Banyak pihak yang menyayangkan keputusan PN JakPus tersebut. Pasalnya keputusan untuk menunda pemilu bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri.
Disamping masalah ini akan memicu kegaduhan bahkan dianggap mencari sensasi secara berlebihan.
Lalu pertanyaan nya siapa yang bermain dalam keputusan PN JakPus yang aneh ini.
Karena keputusan yang aneh ini tentunya bukan sekedar ketidak fahaman dari hakim yang menyidangkan perkara ini.
Baca Juga:
Singapura Perkuat Ekosistem AI Bersama Mitra Global, Percepat Penerapan Teknologi di Dunia Nyata
Haier Resmi Jadi Sponsor Utama Al Ahly FC Selama Empat Tahun, Sponsor Utama Kedua Al Ahly
Karena sebetulnya salah alamat juga Pengadilan Negeri menyidangkan perkara tidak lolosnya partai Prima ini.
Namun anehnya perkara ini tetap disidangkan dan kemudian hasilnya pun sangat kontroversial yaitu menunda Pemilu.
Pertanyaan besarnya apakah ini merupakan sebuah grand desain dari upaya penundaan pemilu yang belakangan memang santer di bicarakan itu ?
Setelah dengan berbagai jalan dan cara coba dilakukan untuk menunda pemilu akhirnya langkah ini yang coba diambil untuk menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan rezim saat ini.
Hakim PN diprediksi senafas dengan keinginan Presiden dan tim istana yang ingin menunda dan memperpanjang masa jabatan.
Oleh karena itu komisi yudisial perlu memeriksa hakim-hakim di seluruh Indonesia termasuk hakim PN Jakarta pusat agar mereka bertindak sebagai hakim tanpa keberpihakan kepada istana atau kepada siapapun.
Baca Juga:
Penerbangan eVTOL Perdana di Asia Tengah: AutoFlight Unjuk Kemampuan eVTOL di Kazakhstan
Cathay United Bank Jadi Bank Taiwan Pertama yang Bergabung dalam Green Investments Partnership
Langkah Hukum Banding KPU RI terhadap keputusan tersebut harus segera dilakukan dan berharap keputusan di Pengadilan Tinggi akan menganulirnya.
Selain itu publik, netizen harus terus bersuara terus atas keputusan kontroversial PN JakPus yang jelas jelas akan sangat merugikan Bangsa Indonesia.
Siapa Agus Jabo Priyono Ketua Umum Partai Prima
Menarik menelisik tentang partai Prima yang memenangkan gugatan melawan KPU RI di PN JakPus.
Ketua Umum Partai Prima adalah Agus Jabo Priyono, Agus sendiri bukanlah orang baru dalam dunia politik.
Agus sendiri tercatat bersama sama dengan Budiman Sudjatmiko pada tahun 1996 mendirikan Partai Rakyat Demokratik.
Agus Sendiri pernah menjadi Ketua Umum PRD. Karena kemudian PRD tidak lolos dalam pemilu akhirnya Agus Jabo mendirikan Partai Prima.
Dengan kedekatan antara Agus Jabo dan Budiman Sudjatmiko yang belakangan wara wiri ke istana bahkan sempat menggerakkan aparat desa se Indonesia untuk berdemonstrasi.
Maka kuat dugaan menangnya gugatan partai Prima ini ada kaitannya dengan kelompok istana.
Apalagi memang santer terkait upaya penundaan pemilu oleh rezim saat ini.***
