KONGSINEWS.COM – Penggunaan mata uang lain selain dolar Amerika Serikat merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi.
Bahkan diversifikasi penggunaan mata uang juga sudah terjadi dan dilakukan.
Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.
Baca Juga:
Indonesia Negara Kaya, Prabowo Subianto Ungkap Indonesia Mampu Bangkit dengan Disiplin dan Efisien
Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin, Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok
Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.
Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.
“Sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung kalau kita berdagang dengan Tiongkok itu sudah ada sistemnya, dari rupiah ke yuan.”
“Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu.”
“Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun,” kata Mari Elka.
Baca Juga:
Tiongkok Tanggapi Statemen Calon Menlu Amerika Serikat yang Sebut Tiongkok Musuh Paling Berbahaya
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Angkat Bicara Soal Pemagaran Laut Banten
Resmi, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan
Soal ancaman dari Trump terkait dedolarisasi yang dianut oleh negara anggota BRICS dalam transaksi dagang, Mari menyebut tak perlu khawatir.
“Tidak harus khawatir karena kita kan istilahnya bebas aktif ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS,” kata Mari Elka.
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh aliansi BRICS tidak perlu mengkhawatirkan dampaknya terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat dan presiden terpilih Donald Trump.
Justru posisi Indonesia sebagai anggota BRICS dapat bertindak sebagai jembatan antara negara sedang-berkembang dan negara maju.
Baca Juga:
Tak Mampu Serap Gabah Sesuai Harga Pemerintah dengan Rp6500, Titiek Soeharto Semprot Bulog
Pengadilan Tipikor Tolak Eksepsi Mantan Dirjen Mineral dan Batu Bara KESDM Bambang Gatot Ariyono
Meski Indonesia saat ini juga dalam proses aksesi menjadi anggota OECD di mana AS menjadi anggota pendiri organisasi tersebut.
Keanggotaan penuh RI dalam BRICS bisa menjadi pengimbang terhadap keanggotaan di forum negara berkembang dan negara maju.
Menurut Mari, Indonesia yang menganut politik bebas aktif membuat negara bisa bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak terafiliasi dengan hanya satu forum multilateral saja.
Sebelumnya, Brazil, sebagai pemegang presidensi aliansi mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.
Dalam pernyataan persnya, Pemerintah Brazil menyambut dan memberi selamat kepada Indonesia sebagai anggota terbaru BRICS.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Infomaritim.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiupdate.com dan 24jamnews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellodepok.com dan Pontianak.on24jam.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.