KONGSINEWS.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi

Hal itu terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Yaitu pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018—2022.

Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.

“Pemeriksaan di Kantor KPK atas nama Budi Karya selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat, 14 Juli 2023.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Disebut dalam Perkara Dugaan Korupsi BTS 4G, Inilah Kronologi Munculnya Nama Menpora Dito Ariotedjo

Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi apa dalam pemeriksaan terhadap Budi Karya.

Selain Menhub, KPK turut memanggil Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI M. Risal Wasal dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (11/4) melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

T terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni:

1. Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS),

2. Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH),

3. Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS),

4. VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni:

1. Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO),

2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya,

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

3. Pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN),

4. PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF),

5. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD),

6. PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).***