KONGSINEWS.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi
Hal itu terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Yaitu pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018—2022.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Budi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya.
“Pemeriksaan di Kantor KPK atas nama Budi Karya selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat, 14 Juli 2023.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Disebut dalam Perkara Dugaan Korupsi BTS 4G, Inilah Kronologi Munculnya Nama Menpora Dito Ariotedjo
Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi apa dalam pemeriksaan terhadap Budi Karya.
Selain Menhub, KPK turut memanggil Dirjen Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI M. Risal Wasal dan ASN Kemenhub Maulana Yusuf.
Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (11/4) melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
T terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Baca Juga:
Hisense Lansir Strategi Pertumbuhan Berbasis AI untuk Mewujudkan Era Baru Gaya Hidup Cerdas
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni:
1. Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS),
2. Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH),
3. Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS),
4. VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni:
Baca Juga:
HunterLab luncurkan Vista® L2 dengan rentang pengukuran yang diperluas menjadi 710 nm
FLIN Rilis Layanan Mediasi Utang, Jadi Platform Credit Wellness Pertama di Indonesia
DJI Matrice 4E dan DJI Terra Petakan Lereng Es Khumbu di Gunung Everest Selama Musim Pendakian 2026
1. Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO),
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya,
3. Pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN),
4. PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF),
5. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD),
6. PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).***










