Hasil Survei Indonesia Polling Station Sebut Sebanyak 70,2 Persen Publik Ingin Pilpres Hanya Satu Putaran

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 18 Januari 2024 - 04:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto. (Facebook.com/Prabowo Subianto)

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto. (Facebook.com/Prabowo Subianto)

KONGSINEWS.COM – Lembaga Survei Indonesia Polling Station (IPS) merilis temuan terbarunya pada Selasa (16/1/2024).

Hasilnya, mayoritas responden ingin pemilu 2024 digelar cukup dalam satu putaran.

Hal itu diungkap oleh peneliti senior IPS Alfin Sugianto dalam paparannya secara daring.

Dalam pertanyaan “apakah Anda setuju atau tidak setuju seandainya pilpres berlangsung dalam satu putaran saja?”

Sebanyak 70,2% responden setuju jika pesta rakyat itu selesai dalam satu putaran.

Baca artikel lainnya di sini : Pertanyakan ke-NU-an Khofifah Indar Parawansa, Ali Masykur Musa: Muhaimin Iskandar Salah Alamat 

“Mayoritas publik sebanyak 70,2% responden mengaku setuju apabila pilpres selesai dalam satu putaran saja,” kata Alfin Sugianto.

Sementara, sebanyak 15,6% responden mengaku tidak setuju dengan pilpres yang hanya berlangsung satu putaran.

Dan sisanya 14,2% responden menjawab tidak tahu atau undecided.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto: Kami akan Bekerja Sebenar-benar dan Sejujur-jujurnya untuk Rakyat Indonesia

Alfin menjelaskan bahwa alasan dari mayoritas publik memilih satu putaran pemilu yaitu hemat biaya dan efektivitas waktu.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Mengingat, penyelenggaraan pemilu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan tidak sebentar.

“Hasil analisis IPS mengindikasikan bahwa mayoritas publik setuju pilpres berlangsung satu putaran.”

“Adalah untuk menekan atau menghemat anggaran dan mengefektifkan waktu,” ujarnya.

Survei IPS berlangsung pada 7 hingga 14 Januari 2024 pada 1220 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multi-state random sampling).

Teknik wawancara melalui telepon berpedoman kuesioner di 38 provinsi dengan margin of error +/- 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.***

Berita Terkait

Momen Prabowo Subianto Sapa dan Peluk Perwakilan PDI Perjuangan di HUT Partai Gerindra
Prabowo Subianto di Depan Jokowi Ungkap Dirinya Malu Maju Lagi Kalau Kecewakan Kepercayaan Rakyat
Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih, Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara
Kepuasan Publik kepada Pemerintahan Prabowo Subianto Capai 80,9 Persen, Litbang Kompas: Istimewa
KPK Jelaskan Soal Mantan Menkumham Yasonna Laoly Dicegah ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku
Prabowo Subianto Ajak Jaga Persatuan Nasional Bersama, Ketum Partai Berkumpul Duduk Satu Meja di HUT
Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto, Veronica Tan: Semoga Saya Bisa Layani Masyarakat ke Depannya
Sekitar 50 Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Datangi Rumah Kertanegara
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 16 Februari 2025 - 11:36 WIB

Momen Prabowo Subianto Sapa dan Peluk Perwakilan PDI Perjuangan di HUT Partai Gerindra

Minggu, 16 Februari 2025 - 10:58 WIB

Prabowo Subianto di Depan Jokowi Ungkap Dirinya Malu Maju Lagi Kalau Kecewakan Kepercayaan Rakyat

Kamis, 6 Februari 2025 - 19:41 WIB

Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih, Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara

Selasa, 21 Januari 2025 - 09:48 WIB

Kepuasan Publik kepada Pemerintahan Prabowo Subianto Capai 80,9 Persen, Litbang Kompas: Istimewa

Kamis, 26 Desember 2024 - 08:58 WIB

KPK Jelaskan Soal Mantan Menkumham Yasonna Laoly Dicegah ke Luar Negeri di Kasus Harun Masiku

Berita Terbaru