KONGSINEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan isu dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejumlah Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui keterangan tertulisnya usai jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 20 Maret 2023.
“Yang kami laporkan adalah hasil analisa tentang dugaan TPPU berkali-kali saya sampaikan itu, bukan laporan korupsi,” kata Mahfud.
Baca Juga:
Untuk Barang Mewah, Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen
KPK Mulai Penyidikan 2 Kasus Dugaan Korupsi di PT Jasindo Terkait Pembayaran Komisi kepada Agen
Dalam jumpa pers itu, Mahfud didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Konten artikel ini dikutip dari media online Hello.id, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Menurut Mahfud, pihaknya ingin menjelaskan kepada masyarakat tentang simpang siur apa yang menjadi isu tentang pencucian uang sebesar Rp300 triliun.
“Saya waktu itu menyebut Rp300 triliun sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan.”
“Saudara harus tahu bahwa TPPU itu sering jadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan,” katanya.
Baca Juga:
PDIP Tanggapi Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK
Menurut Mahfud, uang yang sama berputar sepuluh kali secara aneh itu dihitungnya hanya dua atau tiga kali. Padahal perputarannya sepuluh kali.
“Misal saya kirim ke Ivan, Ivan kirim ke sekretarisnya, sekretarisnya kirim ke saya lagi,” ujarnya.
“Itu transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan,” katanya.
Mahfud mencontohkan bentuk-bentuk dugaan pencucian uang itu seperti kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, sampai kepemilikan aset atas nama orang lain.***
Baca Juga:
KPU dan Bawaslu Mulai Usut Laporan Terkait dengan Dugaan Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Terima Gratifikasii dan TPPU, KPK Tahan Mantan Kepala Bea Cukai DI Yogyakarta, Eko Darmanto
PPP Ungkap Alasan Sandiaga Uno Tak Kecewa Usai Mahfud MD Ditunjuk Cawapres untuk Ganjar Pranowo