TERKINIPOST.COM – PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai politik lebih memilih jalan ideologi yang kokoh pada prinsip meskipun terjal, kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
“Dengan sikap Prof Yusril (Ketua Umum PBB) tersebut, maka semakin jelas bagaimana PDI Perjuangan dan PBB hadir sebagai partai ideologi.”
“Kami menempuh jalan ideologi, sementara yang lain jalan liberalisme. Jalan ideologi meski sering terjal, namun kokoh pada prinsip,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis 9 Maret 2023.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai parpol yang memilih jalan ideologi, katanya, PDI Perjuangan turut menyiapkan kader dengan basis tersebut dan dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan.
Artikel ini dikutip dari media online Terkinipost.com, salah satu portal berita nasional terbaik di Indonesia. Terima kasih.
“Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik.”
“Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan” kata dia.
Baca Juga:
Pertemuan Para Pemimpin APEC Segera Digelar, Perhatian Dunia Tertuju pada Guangdong
SANY Siapkan Debut Agen AI dan Mesin Robotik di Pameran Terbesarnya dalam Ajang bauma CHINA
Rayakan Enam Bulan Dragon Village 3, highbrow Buka Praregistrasi Kolaborasi Spesial dengan RESCENE
PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Prof Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pemikiran kenegarawanan berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan UUD 1945.
“Pemikiran ahli hukum tata negara dan sekaligus Ketua Umum PBB tersebut sangat mencerahkan, dan menampilkan kepakaran beliau yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang,” katanya.
Menurut dia, dengan sistem proporsional tertutup, maka caleg bermodalkan keahlian, dedikasi, dan kompetensi melalui kaderisasi, sementara kalau proporsional terbuka modalnya popularitas dan kekayaan.
“Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepak bola; kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme, dan ada partai karena ambisi, lalu ambil jalan pintas merekrut isteri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme,” kata dia.
Baca Juga:
Debut di Ajang SCORE Baja 1000, Segway Powersports Raih Juara 1 dan 2 pada Kelas 2
Victor Taichung Tampil di Ajang METALEX 2026: Dorong Kemajuan Manufaktur Cerdas di Asia Tenggara
Logikanya, menurut Hasto, pejabat akan mengerahkan kekuasaannya untuk caleg dari unsur keluarganya.
Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan.
“Dalam proporsional terbuka caleg lahir secara instan, akibatnya kepuasan terhadap parpol dan lembaga legislatif selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya.”
“Mengapa, karena pragmatisme politik merajalela,” ucapnya.
Hal tersebut, papar dia, karena untuk menjadi anggota legislatif harus bermodalkan kapital atau dukungan investor politik, maka skala prioritas lebih menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik, dan kemudian mencari modal dalam pencalonan ke depan.
“Dalam proses ini terjadi penyatuan fungsi antara politik, bisnis, dan hukum.”
“Semua demi agenda pencitraan, dan kebijakan populisme yang menyandera fiskal di masa depan,” ujarnya.***








