Kenaikan PPN Disebut Muhammadiyah Kontraproduktif dan Tak Sensitif Terhadap Dinamika Dunia Usaha

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 16 November 2024 - 11:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal SUMU, Ghufron Mustaqim. (Instagram.com @ghufron.mustaqim)

Sekretaris Jenderal SUMU, Ghufron Mustaqim. (Instagram.com @ghufron.mustaqim)

KONGSINEWS.COM – Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) memandang kenaikan PPN yang efektif mulai tahun 2025 sebaiknya dibatalkan.

Langkah pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen menuai kritik dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Saat ini umumnya perusahaan–banyak di antaranya UMKM–sedang berjuang untuk bertahan (survive).

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah turunnya daya beli masyarakat dan tidak sedikit pula yang melakukan pengurangan jumlah karyawan atau bahkan bangkrut.

Sekretaris Jenderal SUMU, Ghufron Mustaqim menyampaikan hal itu dalam pandangannya di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

“Kenaikan PPN tersebut tidak sensitif terhadap dinamika dunia usaha saat ini dan malah kontraproduktif.”

“Terhadap upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan di tengah kenaikan angka pengangguran,” ujarnya.

Berdasar rilis Bursa Efek Indonesia (IDX) tentang daftar perusahaan LQ45, sambung dia, rasio keuntungan bersih (net profit) dengan pendapatan (revenue) hanya berkisar 11 persen.

“Itu tak jauh berbeda dengan besaran tarif PPN yang akan dikenakan,” katanya.

Ghufron menilai, tarif PPN yang lebih rendah akan dapat memutar transaksi penjualan dengan lebih cepat.

Sebab harga-harga produk bisa menjadi lebih kompetitif dan pada gilirannya ini dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Ia mengingatkan, kebijakan yang akan berlaku pada tahun depan itu otomatis menjadikan RI negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN.

Sebagai perbandingan, PPN di Malaysia hanya enam persen. Adapun di Singapura dan Thailand sebesar 7 persen.

Kenaikan pajak akan semakin memberatkan beban kalangan pengusaha, termasuk di sektor UMKM.

“Di Vietnam, Kamboja, dan Laos PPN-nya sebesar 10 persen. Alih-alih dinaikkan, PPN di Indonesia seharusnya diturunkan lagi ke 10 persen seperti semula, dan secara bertahap turun ke 6-7 persen.”

“Ini untuk mendorong konsumsi masyarakat,” ucap Wakil Ketua Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Emitentv.com dan Duniaenergi.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Apakabarjabar.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 08531555778808781555778808111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Integrasi Jaringan PR Newswire – PSPI Tingkatkan Efisiensi Distribusi Pers Rilis Klien ke Media Indonesia
Purbaya Yudhi Sadewa Didesak DPR Soal Target 7 Persen, PHK dan Pengangguran Jadi Sorotan
BI dan Kemenkeu Sepakat Burden Sharing, Rp200 Triliun SBN Jadi Penopang Stabilitas
Turun Perlahan, Suku Bunga Kredit Diprediksi Longgar Enam Bulan Lagi
Kunci Sukses Mengundang Media Ekonomi Meliput Acara Perusahaan Anda
GEM dan Danantara Sepakat Bangun HPAL Hijau Perkuat Hilirisasi Indonesia
Komunikasi Visual Perusahaan Bertransformasi Lewat Galeri Foto Pers
QRIS Cross Border Diuji Coba di Tiongkok, Ini Langkah BI Berikutnya

Berita Terkait

Rabu, 19 November 2025 - 13:57 WIB

Integrasi Jaringan PR Newswire – PSPI Tingkatkan Efisiensi Distribusi Pers Rilis Klien ke Media Indonesia

Kamis, 11 September 2025 - 07:47 WIB

Purbaya Yudhi Sadewa Didesak DPR Soal Target 7 Persen, PHK dan Pengangguran Jadi Sorotan

Selasa, 9 September 2025 - 07:02 WIB

BI dan Kemenkeu Sepakat Burden Sharing, Rp200 Triliun SBN Jadi Penopang Stabilitas

Kamis, 4 September 2025 - 08:21 WIB

Turun Perlahan, Suku Bunga Kredit Diprediksi Longgar Enam Bulan Lagi

Selasa, 2 September 2025 - 06:58 WIB

Kunci Sukses Mengundang Media Ekonomi Meliput Acara Perusahaan Anda

Berita Terbaru